JAKARTA, BanoaTV – Aktivis pemuda, Putri Nabila Damayanti, SH, mengecam dugaan tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disebut-sebut melibatkan seorang perwira tinggi Polri.
Putri menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian khusus. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut privasi seorang pejabat negara, tetapi juga berkaitan dengan keamanan nasional, perlindungan informasi strategis, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Menurut Putri, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu berpotensi menjadi ancaman terhadap stabilitas negara dan kewibawaan institusi pemerintahan.
“Penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menyayangkan apabila terdapat aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, setiap aparat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, serta menegakkan hukum secara profesional.
Ia pun meminta aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, segera melakukan penelusuran secara profesional, transparan, objektif, dan independen.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Putri: Jangan Ada Institusi yang Kebal Hukum
Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk berada di atas hukum.
Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Ia juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan institusi penegak hukum lainnya harus dijaga melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau slogan.
“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Putri turut mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih. Siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Minta Pemerintah Jaga Marwah Presiden dan Keutuhan Negara
Putri Nabila menambahkan, menjaga keamanan Presiden bukan semata-mata persoalan pengamanan seorang pejabat negara, melainkan juga bagian dari menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi permasalahan. Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikannya.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut telah terbukti melalui proses hukum.
Putri bahkan meminta agar pihak yang terbukti terlibat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk evaluasi terhadap jabatan, kepangkatan, maupun tanda jasa yang dimiliki apabila memenuhi dasar hukum untuk pencabutan.
Menutup pernyataannya, Putri berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai amanat konstitusi.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan