BACAN, BNtv – Kepala Desa (Kades) Prapakanda, Adri Musa, diduga menitipkan puluhan juta rupiah hasil patungan masyarakat ke PLN Labuha untuk pengadaan meteran listrik baru. Langkah ini diduga sebagai upaya “cari aman” di tengah keluhan warga terkait lambannya pemasangan listrik.
Hal ini disampaikan langsung oleh Mantan Kepala PLN Labuha, Jamal, saat dihubungi media melalui WhatsApp pada Selasa (11/3/2025). Menurut Jamal, pihaknya sebenarnya telah menyampaikan kepada kades bahwa stok meteran dan kabel tegangan rendah (SR) sedang kosong. Namun, Kades tetap bersikeras menitipkan uang tersebut.
“Kami sudah membahas ini sebelumnya. Saya sudah sampaikan bahwa stok meteran dan kabel SR habis. Tapi karena ingin cari aman, Kades tetap menitipkan uang ke PLN,” ungkap Jamal.
Jamal menambahkan bahwa keterlambatan akses listrik di Desa Prapakanda juga disebabkan oleh lambannya respons dari pihak desa. Menurutnya, ketika PLN meminta desa segera mendaftarkan calon pelanggan, tidak ada tindak lanjut dari Kades hingga stok meteran habis. Akibatnya, beberapa warga yang sudah menyetor uang ke pemerintah desa kini harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan listrik.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Prapakanda, Budiarjo Said, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Pemdes telah berulang kali berkoordinasi dengan PLN terkait permasalahan kelistrikan, termasuk adanya trafo gardu PLN yang rusak atau bocor. Namun, hingga kini, perbaikan belum juga dilakukan.
“Kami sudah konsultasi berulang kali ke PLN terkait gardu trafo yang bocor. Pihak PLN berjanji akan menggantinya, tetapi hingga sekarang, menjelang Ramadan, belum ada realisasi,” ujar Budiarjo.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti nasib 57 pelanggan yang telah melunasi biaya administrasi pemasangan meteran, tetapi belum mendapatkan pemasangan dari PLN.
“Masalahnya ada di PLN yang terkesan cuek. Warga sudah membayar, tetapi sampai masuk bulan puasa ini, meteran belum juga dipasang,” tambahnya.
Menurut Budiarjo, sesuai hasil rapat desa, masyarakat bertanggung jawab atas biaya pemasangan instalasi, sementara pengadaan meteran listrik ditanggung oleh pemerintah desa. Saat ini, tersisa sekitar 12 rumah yang instalasinya belum terpasang.
Lebih lanjut , Nur Seto Kepala PLN Bacan yang baru saat dikonfirmasi via whatsapp membenarkan bahwa stock pasang baru meteran listik habis bahkan kabel tegangan rendah (kabel SR) juga habis.
” Saat memang benar kita kehabisan stok meteran dan kabel SR. Dan kita juga sudah berkonsultasi ke PLN UP3 Ternate semoga dalam waktu dekat sudah,”pungkasnya.
Kedok baru di ungkap saat diberitakan sebelumnya oleh Banoa bahwa , harapan warga Desa Prapakanda, Kecamatan Botang Lomang, untuk menikmati listrik seperti desa-desa lainnya pupus di bulan suci Ramadhan 1446 H.
Berdasarkan hasil penelusuran media jini, hingga hari ke-11 Ramadhan, warga Prapakanda masih hidup dalam kegelapan. Saat berbuka puasa dan sahur, mereka hanya mengandalkan penerangan seadanya, bahkan kerap menggunakan lampu minyak atau lentera tradisional.
Pemerintah Desa Prapakanda dinilai bungkam terkait pemasangan meteran listrik baru di rumah-rumah warga. Padahal, anggaran pemasangan tersebut diketahui bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2023-2024.
Kondisi ini semakin ironis mengingat Kecamatan Botang Lomang telah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang bertujuan memenuhi kebutuhan listrik di delapan desa. Namun, dari delapan desa tersebut, hanya Prapakanda yang hingga kini belum menikmati listrik dari PLN.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah menginstruksikan seluruh pemerintah desa di Kecamatan Botang Lomang untuk mengalokasikan Dana Desa guna pemasangan meteran listrik baru bagi warganya. Namun, hingga kini, Pemerintah Desa Prapakanda diduga mengabaikan instruksi tersebut.
Seorang warga Desa Prapakanda yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada pemasangan meteran listrik baru.
“Iya, sampai sekarang pemerintah desa belum melakukan pengadaan meteran ke rumah-rumah warga,” ujarnya.
Meski begitu, Kepala Desa Prapakanda, Ardi Musa saat dikonfirmasi kembali via whtasapp enggan merespon maupun memberikan keterangan trkait keluhan warganya di Desa Prapakanda
(Red)
Tinggalkan Balasan