Banoatv.com, HALSEL — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel tidak menutup mata terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat.
DPD KNPI Halsel menilai persoalan PETI tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat serta masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga pekerja tambang.
Ketua DPD KNPI Halsel, Sefnat Tagaku, mengatakan kondisi yang dihadapi masyarakat pekerja tambang ilegal saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut berpotensi berhadapan dengan persoalan hukum.
“Jika diabaikan, masyarakat kita berpotensi terjerat pada masalah hukum. Padahal mereka berjuang dengan pekerjaan itu hanya untuk menunjang kebutuhan ekonomi dan masa depan anak-anak mereka yang menempuh pendidikan,” ujar Sefnat, Selasa (25/8/2026).
Karena itu, KNPI Halsel mendorong Pemda dan DPRD agar segera mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi masyarakat pekerja tambang agar dapat memperoleh kepastian dan legalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sefnat menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan PETI dari sisi penindakan hukum, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari aktivitas tersebut.
“Karena sudah berkaitan dengan persoalan ekonomi dan pendidikan, maka Pemda dan DPRD tidak boleh diam. Ini harus diberi atensi agar masyarakat kita tidak diperhadapkan dengan persoalan hukum,” tegasnya.
KNPI Halsel berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat mencari solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk membuka ruang fasilitasi dan pendampingan agar aktivitas pertambangan masyarakat dapat diarahkan menuju legalitas dan pengelolaan yang sesuai dengan aturan.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap dapat memperoleh sumber penghidupan, sementara aspek hukum, lingkungan, keselamatan kerja, serta kepentingan pendidikan anak-anak mereka tetap mendapat perhatian.
Dengan demikian, persoalan pertambangan masyarakat di Halsel diharapkan tidak berhenti pada penindakan, tetapi dapat diselesaikan melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan