Ternate, BanoaTV – Fungsionaris BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kota Ternate. Ia menilai, di balik pesona keindahan Kota Ternate yang kerap dipromosikan sebagai kota unggulan di Maluku Utara, tersimpan persoalan serius yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Warga di Kelurahan Foramadiahi, hingga kini masih harus menghadapi krisis air bersih yang terjadi hampir setiap hari.

Alfian menegaskan bahwa air sebagai kebutuhan dasar masyarakat justru sulit diakses secara layak. Distribusi air di wilayah tersebut sering mati pada siang hari dan baru mengalir pada malam hari. Kondisi ini memaksa warga harus menampung air di malam hari, bahkan hingga pukul 02.00 WIT, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Alfian, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, karena menyangkut hak dasar masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Di tengah kondisi tersebut, sorotan tajam diarahkan kepada Wali Kota Ternate (Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si), Wakil Wali Kota Ternate (Nasri Abubakar), dan Sekretaris Daerah Kota Ternate (Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM). Ketiga tokoh utama pemerintahan ini dinilai belum mampu menghadirkan solusi konkret atas persoalan mendasar yang terus dikeluhkan masyarakat.

Ironisnya, ketiganya kerap kali aktif menampilkan berbagai aktivitas dan kinerja di media sosial, seolah menunjukkan bahwa roda pemerintahan berjalan dengan baik. Namun realitas di lapangan berkata lain—kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih saja belum mampu dipenuhi secara maksimal.

“Kalau air saja tidak ada di siang hari, lalu apa yang sebenarnya dikerjakan? Yang terlihat di media sosial itu hanya pencitraan, sementara kami di sini harus begadang demi air,” ungkap Alfian.

Menanggapi hal itu, Alfian menilai bahwa apa yang ditampilkan di media sosial oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda Kota Ternate tidak sejalan dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketimpangan antara citra dan realitas ini semakin memperkuat anggapan bahwa kinerja yang dipertontonkan lebih bersifat pencitraan daripada penyelesaian masalah.

Kami sangat berharap agar pemerintah tidak lagi sekadar fokus pada tampilan kinerja di ruang digital, tetapi benar-benar turun langsung menyelesaikan persoalan distribusi air yang sudah berlangsung lama. Mereka menegaskan bahwa air bukanlah kebutuhan sekunder, melainkan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Alfian menegaskan bahwa jika persoalan ini terus diabaikan, maka Pemerintah Kota semakin memperlihatkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab utamanya terhadap masyarakat.

 

Red, BanoaTV