BACAN, BanoaTV – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI) yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Agromaritim mencatat sejumlah capaian awal dalam mengawal aspirasi mendasar masyarakat Desa Indari dan wilayah pesisir sekitarnya. Aspirasi tersebut meliputi persoalan transportasi laut, pemenuhan hak upah masyarakat, serta tata kelola pendidikan.

Sebagai bagian dari pengawalan aspirasi tersebut, pada Senin, 19 Januari 2026, IPMI bersama Aliansi Revolusi Agromaritim melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam audiensi tersebut, IPMI menyampaikan kondisi mandeknya transportasi laut di Pelabuhan Laut Indari yang selama ini berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas masyarakat pesisir. Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan operasional kapal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Selain persoalan transportasi laut, Ketua Umum IPMI, M. Sahrul H. Rajaloa, juga menyampaikan aspirasi terkait upah material, upah buruh, dan upah tukang pada proyek jalan Lapen Desa Indari yang belum dibayarkan selama kurang lebih lima bulan. Setelah dilakukan pengawalan intensif, upah tersebut akhirnya dibayarkan pada Jumat, 23 Januari 2026.

“Kami menyampaikan persoalan upah karena menyangkut hak masyarakat yang telah bekerja. Setelah dilakukan pengawalan secara intensif, upah tersebut akhirnya dibayarkan. Ini menjadi pelajaran bahwa hak masyarakat harus dikawal agar dapat dipenuhi,” ujar M. Sahrul H. Rajaloa, Senin (26/01/2026).

Pengawalan aspirasi kemudian dilanjutkan melalui aksi demonstrasi pada Senin, 26 Januari 2026, yang diterima langsung oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, IPMI menyampaikan kembali tuntutan terkait transportasi laut, persoalan pendidikan, serta sisa upah material masyarakat yang belum dibayarkan akibat miskomunikasi dengan kontraktor lapangan, dengan total nilai sekitar Rp2.450.000, termasuk sisa hak masyarakat senilai Rp175.000.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan tanggapan resmi pemerintah daerah, khususnya terkait persoalan transportasi laut di wilayah pesisir.

“Sebagai tanggapan atas aspirasi yang disampaikan IPMI dan Aliansi Revolusi Agromaritim, pemerintah daerah menargetkan pada pertengahan Februari 2026 Kapal KM Ajul Safikran kembali beroperasi melayani rute Pelabuhan Laut Indari, Pelabuhan Loleo Jaya, dan Botang Lomang. Transportasi laut ini merupakan kebutuhan penting masyarakat pesisir, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun mobilitas,” ujar Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

Bupati menambahkan bahwa untuk memberikan kepastian kebijakan dan memastikan realisasi rencana tersebut, ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan agar menyusun dan menyampaikan surat pernyataan resmi kepada pihak pengelola kapal.

“Saya telah mengarahkan Dinas Perhubungan untuk segera membuat surat pernyataan resmi kepada pihak kapal sebagai bentuk kepastian kebijakan, sehingga rencana operasional ini dapat dikawal dan direalisasikan sesuai jadwal,” tambahnya.

Selain persoalan transportasi laut, IPMI juga menyampaikan sejumlah persoalan di SMP Negeri 25 Halmahera Selatan, di antaranya pengalihan tugas PPPK tata usaha menjadi cleaning service yang dinilai tidak sesuai ketentuan, pola komunikasi kepala sekolah yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan pendidikan, serta kebijakan internal sekolah yang dinilai terlalu kaku terhadap aktivitas tenaga pengajar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang berlaku, termasuk terkait sisa upah material masyarakat yang belum dibayarkan.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Revolusi Agromaritim Kabupaten Halmahera Selatan, Alfian M. Hamzah, menilai capaian tersebut sebagai langkah awal perjuangan yang akan terus dikawal.

“Apa yang kami capai hari ini merupakan langkah awal. Aspirasi ini kami sampaikan karena persoalan transportasi laut, upah, dan tata kelola birokrasi selama ini berdampak langsung pada masyarakat pesisir. Kami akan terus mengawal realisasi janji pemerintah daerah,” ujar Alfian.

Ia menegaskan bahwa IPMI dan Aliansi Revolusi Agromaritim akan terus melakukan pengawalan hingga kebijakan yang disampaikan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari pengawalan berkelanjutan agar hak-hak masyarakat pesisir pedesaan benar-benar terpenuhi,” tegasnya.

 

(Tim) (Red) Banoatv

BanoaTV
Penulis