BACAN, BanoaTV – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penyaluran dana bantuan bagi pengungsi mencuat di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sejumlah kelompok diduga meminta uang sebesar Rp150.000 kepada setiap kepala keluarga (KK) dengan dalih biaya administrasi pembuatan buku rekening.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pungutan tersebut dilakukan terhadap warga yang dijanjikan akan menerima bantuan dana pengungsi sebesar Rp5.000.000 per kepala keluarga.
Mantan Kepala Desa Bajo, Burhan Ahmad, yg disebut sebagai salah satu koordinator, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan adanya penyerahan uang dari masyarakat. Namun, ia menyebut uang tersebut merupakan biaya administrasi untuk keperluan materai dan pembukaan rekening.
“Biaya materai. Dan buka rekening,” ujar Burhan melalui WhatsApp, Kamis (29/10/2026).
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi Media Banoatv.com, salah seorang warga Desa Sawanakar mengungkapkan bahwa setelah menyerahkan uang administrasi sebesar Rp150.000, warga diarahkan untuk datang ke Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan, Labuha, guna melakukan proses pembuatan buku rekening.
Namun, setibanya di Labuha, proses pembuatan buku rekening tersebut ternyata tidak terlaksana.
“Padahal uang yang diminta sebagai pelengkap administrasi sudah kami kasih, tetapi saat torang (kami-red) ke Labuha, tidak jadi lagi buat buku rekening,” ungkap warga tersebut dengan nada heran.
Selain Desa Sawanakar, sejumlah desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang juga ikut menyerahkan uang Rp 150 ribu dengan dalil yang sama yakni pembuatan buku rekening.
Berdasarkan penelusuran media ini, dugaan pungutan tersebut disebut telah terjadi di hampir seluruh desa dari delapan desa yang berada di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang. Masing-masing kepala keluarga diduga dimintai uang sebesar Rp150.000 dengan alasan untuk melengkapi persyaratan administrasi pencairan bantuan.
Informasi lain yang dihimpun menyebutkan, kelompok-kelompok tersebut diduga menggunakan alasan bahwa dana bantuan pengungsi baru dapat dicairkan setelah seluruh proses administrasi, termasuk pembuatan buku rekening atas nama masing-masing kepala keluarga, diselesaikan.
Setiap kepala keluarga disebut-sebut akan menerima bantuan sebesar Rp5.000.000. Namun, hingga kini kejelasan mengenai mekanisme penyaluran bantuan tersebut masih menjadi pertanyaan masyarakat.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Fadjri Subhi Kambey, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Fadjri menegaskan bahwa bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah tidak semestinya dibebani pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan dari pemerintah tidak memerlukan pungutan biaya kepada masyarakat,” tegas Fadjri saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Ia meminta masyarakat untuk memastikan kebenaran setiap informasi terkait bantuan sosial, terutama apabila terdapat pihak yang meminta pembayaran dengan dalih biaya administrasi, biaya pencairan, maupun alasan lainnya.
Menurutnya, masyarakat perlu mengonfirmasi langsung kepada instansi berwenang guna memastikan legalitas dan mekanisme penyaluran bantuan. Langkah tersebut penting untuk menghindari penyalahgunaan nama program pemerintah sekaligus mencegah praktik pungutan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Fadjri juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyerahkan uang kepada pihak tertentu sebelum memperoleh kejelasan resmi mengenai program bantuan tersebut.
Ia berharap seluruh proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Fadjri turut memberikan penjelasan mengenai informasi bantuan dana bagi pengungsi akibat kerusuhan. Ia mengaku belum mengetahui adanya program bantuan tersebut, baik yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Saya tidak mengetahui adanya bantuan tersebut, baik dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila bantuan trsebut bersumber dari Kementerian Sosial, dirinya tentu akan mengetahui informasi maupun mekanisme penyalurannya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi Banoatv.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak LBH Kepton untuk memperolah informasi lanjut.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan