HALMAHERA SELATAN, BanoaTV.com — Misteri dugaan pungutan biaya administrasi dengan dalih pengurusan dana pengungsi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga Desa Tegono, Kecamatan Makian Barat, disebut pernah diminta menyetor uang lebih dari Rp2 juta per kepala keluarga (KK) pada kisaran 2021–2022.
Pungutan tersebut diduga dilakukan dengan alasan sebagai biaya administrasi pengurusan bantuan atau dana pengungsi melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton. Namun, hingga kini, dana yang dijanjikan kepada masyarakat tersebut belum diketahui kejelasan pencairannya.
Dini warga desa Tagono, saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa pada kisaran tahun 2021/2022, di Desa Tagono, Kecamatan Makean Barat pihak LBH Kepton meminta per Kepala Keluarga 2 juta rupiah.
“Ada delapan orang per orang 2 juta pada saat itu,”ujar Dini via Whatsapp, Rabu (11/11/2026).
Alhasil hingga saat ini dana yang dijanjikan tak kunjur didapatkan.
Ironisnya, persoalan serupa kembali mencuat pada 2026. Sejumlah oknum yang mengatasnamakan LBH Kepton diduga kembali melakukan pungutan biaya administrasi di beberapa desa di Halmahera Selatan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per kepala keluarga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan bsar di tengah masyarakat. Jika sebelumnya warga telah dipungut jutaan rupiah dengan alasan pengurusan dana pengungsi, mengapa kini kembali ada permintaan uang dengan dalih administrasi?
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Fajri Kambei, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Fajri menegaskan, bantuan yang bersumber dari pemerintah tidak semestinya dibebani pungutan biaya administrasi kepada masyarakat penerima manfaat.
Ia juga meminta masyarakat memastikan kebenaran setiap informasi terkait bantuan sosial, terutama apabila terdapat pihak yang meminta pembayaran dengan dalih biaya administrasi, biaya pencairan, maupun alasan lainnya.
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai dasar pungutan, pihak yang bertanggung jawab, serta kejelasan status dana yang sebelumnya dijanjikan.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan