HALSEL, BanoaTV.com — Polemik dana eks pengungsi di Maluku Utara kembali mencuat. Di tengah klaim ketersediaan dana mencapai lebih dari Rp900 miliar, muncul dugaan pungutan biaya terhadap masyarakat yang disebut sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan mekanisme pencairan, kepastian penerima, hingga dasar pungutan yang diminta kepada masyarakat.
Ketua Koordinator LBH Kepton Maluku Utara, Damri Hidayat, menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran dana eks pengungsi telah dibahas dalam sebuah pertemuan yang melibatkan pihak pengadilan, Kementerian Sosial, serta pemerintah yang diwakili Sekretaris Negara.
Menurut Damri, hasil pertemuan tersebut menyepakati mekanisme pembayaran berdasarkan data by name by address melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Proses pengurusan pencairan dana dilakukan menggunakan surat kuasa dari masyarakat penerima manfaat kepada pihak LBH Kepton.
“Iya, jadi saya perlu jelaskan bahwa dana itu benar ada dan terparkir di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Dana itu merupakan dana talangan milik pengadilan yang digunakan untuk pembayaran masyarakat penerima manfaat, yaitu dana eks pengungsi,” jelas Damri melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (10/11/2026).
Namun, di tengah proses tersebut, muncul persoalan terkait adanya sejumlah pihak yang mendatangi masyarakat dan meminta sejumlah uang dengan alasan biaya pembukaan rekening serta kebutuhan administrasi lainnya.
Menanggapi hal itu, Damri menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta biaya sebesar Rp100 ribu untuk setiap kepala keluarga (KK). Ia menyebut permintaan uang di luar nominal tersebut bukan berasal dari kelompoknya.
“Kalau pihak kami itu hanya minta Rp100 ribu per KK. Kalau lebih dari itu, itu kelompok sebelah,” ujar Damri.
Praktik pungutan tersebut menuai pertanyaan karena masyarakat disebut belum mendapatkan penjelasan secara menyeluruh mengenai mekanisme pencairan dana maupun rincian biaya administrasi yang harus ditanggung.
Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai keabsahan surat kuasa apabila masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup dan belum memberikan persetujuan secara langsung.
Damri juga menegaskan bahwa permintaan nomor rekening dan pungutan yang melebihi nominal tersebut bukan atas instruksi dirinya. Ia menduga praktik itu dilakukan oleh kelompok lain.
Ia menjelaskan bahwa biaya legalisasi surat kuasa di pengadilan perlu dibedakan dengan pungutan lain yang tidak memiliki dasar maupun persetujuan yang jelas dari masyarakat.
Terkait besaran dana, Damri menyebutkan bahwa dana eks pengungsi untuk wilayah Maluku Utara mencapai lebih dari Rp900 miliar.
Menurutnya, dana tersebut merupakan dana talangan dari Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang nantinya digunakan untuk membayar hak masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, pemerintah disebut akan mengganti dana talangan tersebut.
“Jadi, sesuai hasil kesepakatan pertemuan di Istana Jakarta, kita gunakan dana talangan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Setelah itu, pemerintah yang nanti menggantikan dana talangan milik pengadilan,” ungkapnya.
Damri juga menyebutkan bahwa jumlah penerima manfaat dana eks pengungsi di seluruh wilayah Maluku Utara mencapai sekitar 156.000 penerima atau kepala keluarga.
Khusus untuk Kabupaten Halmahera Selatan, ia memperkirakan jumlah penerima mencapai 14.976 KK.
“Jumlah itu secara keseluruhan penerima di Maluku Utara. Kalau untuk Halmahera Selatan jumlahnya sekitar 14.976 penerima,” sebutnya.
Meski pihak LBH Kepton mengklaim dana tersebut tersedia dan mekanisme pencairannya telah disepakati, persoalan dana eks pengungsi masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Pasalnya, di Kabupaten Halmahera Selatan, persoalan serupa pernah mencuat beberapa tahun lalu. Saat itu, dana yang diklaim tersedia oleh pihak LBH Kepton disebut belum pernah tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan.
Kini, dengan kembali munculnya informasi mengenai ketersediaan dana lebih dari Rp900 miliar serta dugaan pungutan terhadap masyarakat, transparansi menjadi hal penting yang perlu diperjelas.
Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keberadaan dana, dasar hukum penyaluran, daftar penerima manfaat, mekanisme pencairan, serta rincian biaya administrasi yang dibebankan.
Pasalnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Fadjri Subhi Kambey, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Fadjri menegaskan bahwa bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah tidak semestinya dibebani pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan dari pemerintah tidak memerlukan pungutan biaya kepada masyarakat,” tegas Fadjri saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Ia meminta masyarakat untuk memastikan kebenaran setiap informasi terkait bantuan sosial, terutama apabila terdapat pihak yang meminta pembayaran dengan dalih biaya administrasi, biaya pencairan, maupun alasan lainnya.
Menurutnya, masyarakat perlu mengonfirmasi langsung kepada instansi berwenang guna memastikan legalitas dan mekanisme penyaluran bantuan. Langkah tersebut penting untuk menghindari penyalahgunaan nama program pemerintah sekaligus mencegah praktik pungutan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Fadjri juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyerahkan uang kepada pihak tertentu sebelum memperoleh kejelasan resmi mengenai program bantuan tersebut.
Ia berharap seluruh proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, klaim mengenai keberadaan dana, mekanisme pencairan, dan jumlah penerima masih berdasarkan keterangan Damri Hidayat. Penjelasan resmi dari pihak pengadilan maupun pemerintah terkait hal tersebut masih diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak dirugikan oleh praktik pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan