HALMAHERA SELATAN BanoaTV — Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menanggapi polemik rencana penerapan retribusi parkir di RSUD Labuha yang mendapat sorotan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Perindo. Ia menegaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas, sistem pengelolaan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bassam mengatakan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pelayanan publik. Namun, rencana penerapan retribusi parkir di RSUD Labuha tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan PAD tanpa mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana serta kenyamanan pasien dan keluarga yang datang berobat.
“Kalau dari aspek pemerintah daerah, kita melihat dari sisi optimalisasi PAD. Tetapi, kita tidak berbicara bahwa parkir harus bayar atau tidak. Fasilitas harus disiapkan, sistemnya juga harus disiapkan, dan pelayanannya harus memadai. Setelah semuanya siap, baru bisa kita tegaskan,” ujarnya.
Menurut Bassam, penerapan kebijakan retribusi parkir perlu didahului dengan kajian dan persiapan yang matang. Seluruh aspek pendukung harus dipastikan tersedia agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan kesehatan.
Ia menekankan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan di lingkungan RSUD Labuha harus mempertimbangkan kepentingan pasien, keluarga pasien, serta masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Bassam juga meminta agar polemik mengenai retribusi parkir tidak terus berkembang menjadi perdebatan di ranah opini. Ia mendorong semua pihak untuk mengedepankan pembahasan yang konstruktif dan mencari solusi konkret demi meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
“Jangan terlalu berdebat di ranah opini. Lebih baik kita mencari solusi, apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan pelayanan di rumah sakit,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana penerapan retribusi parkir di RSUD Labuha masih perlu mempertimbangkan keseimbangan antara potensi peningkatan PAD dan kesiapan pelayanan publik.
Sorotan Fraksi PKB dan Perindo terhadap rencana kebijakan itu turut menempatkan aspek kenyamanan serta kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembahasan.
Dengan demikian, kesiapan fasilitas, sistem pengelolaan parkir, dan standar pelayanan menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan tersebut dipastikan penerapannya.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh agar upaya mengoptimalkan pendapatan daerah tetap sejalan dengan komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang tertib, nyaman, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan