Halmahera Selatan, BanoaTV – Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Tertindas (SPARTA) menggelar aksi refleksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional di depan kawasan Zero Point, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Jumat (1/5/2026).
Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi dan komunitas, di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI), Forum Sekolah Bersama (SEKBER), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), serta komunitas Gerakan Literasi dan Sastra Budaya (GETRAS SARUMA).
Dalam refleksi tersebut, massa aksi menegaskan bahwa peringatan 1 Mei bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengingat sejarah panjang perjuangan kelas pekerja dalam menuntut hak-hak dasar yang manusiawi.
Aliansi SPARTA menjelaskan bahwa sejarah May Day bermula dari perlawanan ribuan buruh di Amerika Serikat pada 1 Mei 1886, yang melakukan mogok kerja besar-besaran guna menuntut pengurangan jam kerja dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
“May Day bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh dunia yang melawan sistem eksploitasi,” demikian pernyataan Aliansi SPARTA dalam aksi tersebut.
Mereka menilai kondisi buruh saat ini masih berada dalam situasi eksploitatif, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakstabilan sistem ketenagakerjaan.
Selain isu ketenagakerjaan, massa aksi juga menyoroti persoalan pendidikan. Menurut mereka, kemajuan bangsa seharusnya diukur dari kualitas pendidikan yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Dalam aksi refleksi itu, Aliansi SPARTA turut mengangkat isu reforma agraria dan dampak aktivitas pertambangan terhadap ruang hidup masyarakat lokal. Mereka menilai ekspansi industri tambang berpotensi memicu ketimpangan sosial serta memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan utama, khususnya terkait pengelolaan sampah di Pulau Bacan. Massa aksi menyebut sedikitnya 15 desa di tiga kecamatan terdampak persoalan sampah yang dinilai belum tertangani secara maksimal.
Aliansi SPARTA mencatat produksi sampah mencapai sekitar 21,4 ton per hari, sementara pengangkutan sampah di sejumlah desa dinilai belum berjalan optimal.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Rifdhal J. Palisoa, menyampaikan bahwa momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional harus menjadi ruang konsolidasi perjuangan rakyat.
“Di momen bersamaan antara Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, kami membawa satu semangat: bangun persatuan rakyat, wujudkan sosialisme Indonesia,” ujar Rifdhal.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keresahan terhadap berbagai persoalan sosial yang dinilai masih dialami masyarakat.
“Kami turun ke jalan karena rakyat masih dijauhkan dari tanahnya sendiri, buruh masih dihisap tanpa upah yang layak, perempuan masih menghadapi kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja, alam kita masih dirusak atas nama investasi, dan pendidikan masih menjadi barang mahal yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Ini bukan keluhan, ini adalah kenyataan yang kami tolak bersama,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi SPARTA menyampaikan sepuluh tuntutan utama yang disebut sebagai representasi suara rakyat dari berbagai lapisan masyarakat.
Tuntutan Aliansi SPARTA
1. Mewujudkan reforma agraria sejati dan mengembalikan tanah kepada rakyat.
2. Melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 demi kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
4. Mendesak pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah.
5. Mewujudkan upah layak, hidup layak, dan kerja layak bagi pekerja.
6. Membentuk Perda tentang kebebasan berserikat bagi kaum buruh.
7. Melaksanakan eco-literacy secara berkelanjutan.
8. Mendesak pencabutan izin PT Poleko Yubarson di Pulau Obi.
9. Memberikan cuti hamil dan cuti menstruasi yang layak bagi buruh perempuan.
10. Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
“Hak berorganisasi adalah hak asasi. Begitu juga tubuh perempuan bukan milik kapital,” lanjut Rifdhal dalam orasinya.
Aksi refleksi ditutup dengan seruan persatuan rakyat sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan buruh, pendidikan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat.
“Bangun Persatuan Rakyat, Wujudkan Sosialisme Indonesia,” menjadi seruan penutup dalam aksi tersebut.
Kegiatan berlangsung secara tertib dengan pengawalan aparat keamanan setempat.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan