HALSEL, BanoaTV – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan posisinya sebagai daerah paling progresif dalam mendorong program Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 15 desa resmi diusulkan, menjadikan Halmahera Selatan sebagai penyumbang usulan terbanyak sekaligus daerah dengan potensi alokasi anggaran terbesar, mencapai hingga Rp22 miliar per desa.
Kepala Dinas Perikanan Halmahera Selatan, Idris Ali, mengungkapkan hal tersebut usai Simposium Perikanan dan Kelautan yang digelar di Aula Kantor Bupati, Jumat (10/4/2026).
“Untuk Maluku Utara, jumlah usulan desa kampung nelayan terbanyak berasal dari Halmahera Selatan, yakni 15 desa. Kami optimistis seluruhnya dapat lolos. Ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga dorongan kuat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” tegasnya.
Menurutnya, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan intervensi strategis pemerintah pusat dengan standar anggaran tertinggi mencapai Rp22 miliar per desa. Namun, ia menekankan bahwa realisasi anggaran akan berbasis kebutuhan konkret di masing-masing wilayah pesisir.
“Anggaran itu bersifat fleksibel dan berbasis kebutuhan. Bisa saja di bawah Rp20 miliar atau mendekati bahkan melampaui, tergantung fasilitas yang dibutuhkan. Ini menjadi perhatian serius pimpinan daerah agar tepat sasaran dan berdampak langsung,” jelas Idris.
Simposium bertema “Sinergi Kampung Nelayan Merah Putih, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” turut menghadirkan Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI, yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal usulan daerah ke tingkat pusat.
Pemerintah daerah menaruh harapan besar pada dukungan legislatif dan pemerintah pusat agar seluruh usulan dapat disetujui. Dengan komitmen penuh dari Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, program ini diyakini menjadi titik akselerasi pembangunan sektor perikanan sekaligus pengungkit utama kesejahteraan masyarakat pesisir di Halmahera Selatan.
Red BanoaTV
Tinggalkan Balasan