HALSEL, BanoaTV — Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bersama DPRD agar mengintegrasikan anggaran pemulihan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
FDesakan tersebut menyusul dampak karhutla yang hingga 1 Oktober 2026 dilaporkan telah membakar ribuan hektare lahan di sejumlah wilayah Halmahera Selatan. Data dari berbagai instansi, termasuk sektor kehutanan dan pemantauan satelit, menunjukkan bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
BARAH menilai, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api dan pemulihan lingkungan. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak ekonomi jangka panjang yang dialami masyarakat, khususnya petani yang kehilangan tanaman produktif akibat kebakaran.
Sejumlah komoditas unggulan masyarakat, seperti pala, cengkeh, dan kelapa, dilaporkan terdampak kebakaran. Kerusakan tanaman tersebut berpotensi menghilangkan sumber pendapatan petani dalam jangka panjang karena tanaman perkebunan membutuhkan waktu untuk kembali produktif.
Karena itu, BARAH memandang pengadaan bibit pala, cengkeh, dan kelapa sebagai salah satu kebutuhan mendesak yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran daerah tahun 2027.
Selain bantuan bibit, pemerintah daerah juga perlu menyusun program pemulihan yang terarah agar masyarakat terdampak dapat kembali mengelola kebun dan memulihkan sumber penghidupan mereka.
BARAH meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pertanian melakukan pendataan serta validasi lapangan terhadap seluruh masyarakat yang terdampak karhutla.
Pendataan tersebut perlu disusun secara terperinci dengan menggunakan basis by name, by address, dan by luasan, yakni identitas penerima, alamat, serta luas lahan perkebunan yang mengalami kerusakan.
Menurut BARAH, data yang akurat menjadi dasar penting untuk menentukan kebutuhan anggaran, menghitung jumlah bibit yang diperlukan, serta memastikan bantuan pemerintah disalurkan secara tepat sasaran dan berkeadilan.
Tanpa data yang valid, program pemulihan dikhawatirkan tidak menjangkau seluruh petani yang benar-benar membutuhkan bantuan. Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak terkait.
BARAH menilai dampak karhutla menjadi ujian bagi keseriusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjalankan program pembangunan berbasis agromaritim, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Pembahasan APBD 2027 yang sedang berlangsung antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halsel dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan pemulihan petani terdampak karhutla masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
BARAH mendorong agar pembahasan anggaran tidak hanya berorientasi pada program pembangunan baru, tetapi juga memperhitungkan kerugian masyarakat akibat bencana lingkungan yang berpotensi mengganggu perekonomian daerah.
Pemulihan kebun warga, menurut BARAH, perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mempertahankan produktivitas komoditas unggulan Halmahera Selatan.
BARAH juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan agar meningkatkan pengawasan terhadap dinas teknis, terutama Dinas Pertanian dan perangkat daerah yang menangani kebencanaan.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan pendataan korban, identifikasi kerusakan perkebunan, perhitungan kebutuhan bantuan, hingga perencanaan anggaran dilakukan secara terkoordinasi.
BARAH menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan dampak karhutla terhadap masyarakat yang kehilangan tanaman produktif dan terancam kehilangan pendapatan dalam beberapa tahun ke depan.
“Pemulihan masyarakat terdampak karhutla harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan APBD 2027. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya pendataan yang valid, kebutuhan bibit yang terukur, serta anggaran pemulihan yang benar-benar menjawab kebutuhan petani,” demikian pokok desakan BARAH.
Dengan demikian, BARAH berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen nyata untuk membantu masyarakat bangkit dari dampak karhutla, memulihkan perkebunan yang rusak, dan menjaga keberlanjutan ekonomi petani di Halmahera Selatan.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan