Halmahera Barat, BanoaTv — Kehadiran PT Ormat Geothermal Indonesia dalam pengelolaan panas bumi di wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan tajam dari sebagian warga. Proyek yang digadang sebagai bagian dari transisi energi nasional ini dinilai menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait dampak lingkungan, sosial, dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal.
Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari strategi menuju target net zero emission tahun 2060. Energi panas bumi dipandang sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Namun di lapangan, tidak semua pihak sepakat dengan arah kebijakan tersebut.
Muhammad Inan, warga Desa Susupu, Kecamatan Sahu, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap aktivitas geothermal yang menurutnya berpotensi mengorbankan ruang hidup masyarakat.
“Panas bumi ini bukan hal baru di Indonesia. Kita sudah melihat dampaknya di beberapa daerah seperti Mataloko dan Dieng. Jangan sampai Halmahera Barat mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Ia menilai, proyek geothermal tidak selalu membawa manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembukaan lapangan kerja masih dipertanyakan.
“Yang terjadi justru berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap dampak kesehatan akibat paparan zat berbahaya, serta kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan menurunnya kualitas tanah pertanian,” tambahnya.
Warga juga menyoroti potensi kerusakan ekosistem yang dapat mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup di sekitar wilayah proyek. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian mendalam dan transparan untuk memastikan bahwa manfaat proyek benar-benar lebih besar dibandingkan risikonya.
Di sisi lain, keputusan pemerintah daerah Halmahera Barat bersama DPRD yang menyetujui masuknya investasi geothermal ini turut memicu perdebatan di tengah masyarakat. Dukungan tersebut dinilai sebagian warga belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat terdampak.
Sejumlah pernyataan dari tokoh lokal, termasuk pimpinan pemuda adat, juga menjadi polemik karena dianggap tidak mewakili seluruh suara masyarakat Sahu.
Warga berharap pemerintah pusat dan daerah dapat lebih bijak dalam membaca kondisi di lapangan. Mereka menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada investasi dan target energi nasional, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat serta kelestarian lingkungan.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pengembangannya harus benar-benar berpihak pada rakyat dan lingkungan, bukan justru menimbulkan masalah baru,” tegas Muhammad Inan.
Hingga kini, isu geothermal di Halmahera Barat masih menjadi perbincangan hangat, mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan energi nasional dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan