JAILOLO, BanoaTV — Rencana pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Talaga Rano di Kabupaten Halmahera Barat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuai sorotan tajam dari peserta sosialisasi yang digelar di Kantor Bupati Halmahera Barat, Rabu ( 15/10/2015).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIT dan berlangsung hingga sore hari itu dihadiri pihak Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah Halmahera Barat, Kepala Desa dari wilayah lingkar operasi, serta perwakilan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT Geodipa Energi.
Dalam pemaparan, pihak ESDM bersama tim geologi memaparkan potensi energi panas bumi di kawasan Talaga Rano, namun dinilai mengabaikan pembahasan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan. Hal ini memicu kritik dari sejumlah peserta forum.
Salah satu peserta, Ulan, menegaskan bahwa Talaga Rano bukan sekadar lokasi potensial panas bumi, melainkan ikon wisata utama Halmahera Barat yang setiap tahun menjadi pusat kegiatan Festival Teluk Jailolo. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi sumber 12 mata air yang digunakan warga sekitar untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
“Kalau nanti operasi geothermal merusak sumber air itu, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah, atau pusat? Karena kita tahu semua izin pertambangan, termasuk energi terbarukan, keluarnya dari pusat,” ujar Ulan dalam forum.
Kritik juga datang dari Andi, peserta lain, yang menyoroti potensi risiko gempa akibat pengeboran geothermal di wilayah yang dikenal berada di jalur cincin api.
“Wilayah Jailolo itu rawan gempa karena aktivitas vulkanik. Kalau dilakukan pengeboran, apakah sudah dipertimbangkan potensi dampaknya? BMKG saja sudah menegaskan Halmahera Barat sebagai daerah rawan bencana,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Sentral Mahasiswa Halmahera Barat (Sema-Habar) Ternate, Riwan Basir, mempertanyakan motif di balik proyek geothermal ini. Ia menilai proyek tersebut belum tentu berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kalau listrik nasional saat ini sudah over produksi, untuk apa memaksakan proyek geothermal ini? Jangan sampai proyek ini hanya menguntungkan investor dan pengusaha dengan dalih kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Riwan juga menyoroti pola sosialisasi yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat lingkar operasi secara langsung, melainkan hanya dihadiri kepala desa.
“Masyarakat di sekitar danau Talaga Rano tidak dilibatkan. Jangan sampai nanti, setelah semua sudah diputuskan, baru warga diminta menerima kehadiran perusahaan geothermal,” tambahnya.
Sejumlah pihak berharap pemerintah pusat dan daerah lebih terbuka, partisipatif, dan jujur dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebelum proyek geothermal Talaga Rano benar-benar dijalankan.
Reporter: Riswan
Editor: Redaksi BanoaTV
Tinggalkan Balasan