BACAN, BanoaTV — Insiden kekerasan terhadap kebebasan pers kembali terjadi di Halmahera Selatan. Sejumlah wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik dalam konferensi pers kunjungan Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda Laos, dan Tenaga Ahli BNPB RI Mayjen TNI Denny Herman di Posko Utama Bencana Halsel pada Senin (30/6/2025), mendapat perlakuan tidak manusiawi dari salah satu oknum TNI.
Kejadian bermula saat Staf Ahli Pemerintahan Pemkab Halsel, Saiful Turuy, mempersilakan wartawan melakukan sesi wawancara. Namun, secara tiba-tiba, seorang oknum TNI mendorong dan menghalangi para jurnalis. Aksi ini memicu ketegangan dan perlawanan dari pihak wartawan di lokasi.
Plt Ketua PWI Halmahera Selatan, Nandar Djabid, mengecam keras insiden tersebut. Ia mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera bertanggung jawab atas insiden yang disebutnya sebagai “bentuk intimidasi sistematis terhadap profesi jurnalis.”
“Ini bukan sekadar insiden kecil, ini adalah ancaman nyata terhadap kebebasan pers. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk di republik ini. Kami pertegas, Bupati Halsel harus bertanggung jawab sebelum gelombang perlawanan terhadap pemerintah daerah tak terbendung,” tegas Nandar yang didampingi sejumlah wartawan.
Lebih jauh, Nandar menduga insiden ini berkaitan erat dengan proyek penanganan darurat bencana berupa normalisasi sungai dan pembuatan jeti di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan. Proyek bernomor kontrak 360/SPMK-08/BPBD/V/2025 itu diduga menjadi penyebab banjir karena menyempitkan aliran mulut sungai untuk akses kendaraan proyek.
“Sadisnya, mulut sungai dipersempit demi kepentingan proyek, lalu ketika jurnalis ingin mengungkap itu ke publik, malah diintimidasi,” ujar Nandar.
Reporter: adhy | Editor Redaksi BanoaTV
Tinggalkan Balasan