MOROTAI, BNtv – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Morotai (HIPPMAMORO) Maluku Utara menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara dalam mengaudit sejumlah kepala dinas di Kabupaten Pulau Morotai.
Ketua Umum HIPPMAMORO, Fandi Lukman, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses pemeriksaan, terutama terhadap anggaran yang dinilai tidak wajar.
Lanjutnya, Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah anggaran makan dan minum rapat yang mencapai Rp3,5 miliar dalam setahun. Jika dihitung berdasarkan jumlah hari kerja, anggaran ini setara dengan pengeluaran sekitar Rp12 juta per hari.
“Ini bukan angka kecil dan patut dipertanyakan. Kami melihat adanya indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran, sehingga kami mendesak BPK untuk melakukan audit menyeluruh guna memastikan tidak ada praktik korupsi,” tegas Fandi. Rabu, (11/2/25).
Ia juga mengaitkan dugaan penyelewengan anggaran ini dengan menumpuknya utang daerah, termasuk tunggakan gaji PPK dan kewajiban lain yang belum terselesaikan.
Lebih lanjut, HIPPMAMORO mendesak BPK untuk memeriksa Kepala Dinas BPKAD serta Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali.
Menurut mereka, meskipun indikasi penyimpangan anggaran sudah mencuat, hingga kini belum ada evaluasi serius terhadap kinerja dinas terkait.
“Kami mencurigai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam alokasi anggaran di beberapa dinas. Jika memang ada pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas demi menegakkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” pungkasnya. (Red/Amir)
Tinggalkan Balasan