LABUHA, BanoaTV – Aktivitas pendataan warga eks pengungsi konflik 1999 yang dilakukan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton Maluku Utara di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) akhirnya mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Dinas Sosial (Dinsos) Halsel meminta kegiatan tersebut dihentikan sementara menyusul keresahan masyarakat terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp150 ribu kepada warga dalam proses pengurusan bantuan eks pengungsi.
Pemerintah daerah menilai kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat tersebut tidak boleh berjalan tanpa kejelasan legalitas, dasar hukum, mekanisme pendataan, serta kepastian anggaran bantuan.
Kepala Dinas Sosial Halsel, Fadjri Subhi Kambey, menegaskan pihaknya belum memperoleh penjelasan resmi yang memadai terkait aktivitas pendataan yang dilakukan tim LBH Kepton.
Hal itu disampaikannya saat audiensi bersama Tim LBH Kepton di Kantor Dinas Sosial Halsel, Jumat (20/11/2026).
“Ini sudah menjadi keresahan masyarakat Halmahera Selatan. Kami selaku pemerintah daerah tentu harus mengetahui kegiatan seperti ini, apalagi sudah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat,” tegas Fadjri.
Menurutnya, sebelum melakukan aktivitas pendataan di wilayah Halsel, pihak pelaksana semestinya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Fadjri juga mempertanyakan dokumen yang dijadikan landasan oleh tim LBH Kepton, terutama karena berkaitan dengan masa kepemimpinan Gubernur Maluku Utara sebelumnya, almarhum Abdul Gani Kasuba.
Ia menilai relevansi dokumen, keabsahan kewenangan penerbit, serta keterkaitannya dengan program bantuan yang disampaikan kepada masyarakat harus diverifikasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kesalahpahaman.
“Kalau mau melakukan sesuatu di rumah orang, seharusnya minta izin terlebih dahulu. Apalagi ini menyangkut masyarakat kami. Jangan sampai masyarakat diberikan harapan mengenai bantuan, sementara pemerintah daerah sendiri belum mendapatkan kejelasan mengenai program tersebut,” ujarnya.
Atas dasar itu, Fadjri menegaskan aktivitas pendataan untuk sementara dihentikan hingga terdapat hasil koordinasi dan keputusan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan pihak LBH Kepton.
Ia turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerahkan uang maupun dokumen pribadi kepada pihak yang menawarkan pengurusan bantuan eks pengungsi sebelum legalitas dan kepastian program tersebut benar-benar jelas.
LBH Kepton Sebut Rp150 Ribu sebagai Partisipasi
Sementara itu, Koordinator Pendata LBH Kepton Maluku Utara, Mariono, mengklaim bahwa kegiatan pendataan tersebut dilakukan berdasarkan surat tugas dan sejumlah dokumen pendukung, termasuk putusan pengadilan serta surat tugas tim teknis.
Terkait permintaan uang Rp150 ribu kepada warga, Mariono menjelaskan bahwa dana tersebut bukan pungutan resmi pemerintah, melainkan bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama.
Ia merinci, Rp70 ribu dialokasikan untuk pengurusan dokumen di tingkat LBH, sedangkan Rp80 ribu lainnya digunakan untuk kebutuhan operasional dan transportasi tim pendata.
Mariono membantah pihaknya melakukan pungutan tanpa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ia juga mengklaim sekitar 500 berkas warga Halsel telah dinyatakan lengkap oleh timnya.
Bahkan, Mariono menyebut telah mengirimkan uang sebesar Rp35 juta kepada pengurus LBH di tingkat pusat untuk kebutuhan pengurusan dokumen tersebut.
Namun, di balik proses pendataan yang telah berjalan, ia mengakui belum mendapatkan kepastian mengenai ketersediaan anggaran, mekanisme pencairan, maupun jadwal penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Mengenai nominal bantuan, Mariono menyebut angka Rp5 juta sebagai nilai yang diharapkan dapat diterima masyarakat dari proses yang sedang diperjuangkan. Angka tersebut dikaitkan dengan klaim sisa Rp15 juta dari nilai yang sebelumnya menjadi perkara.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan bahwa dana Rp5 juta tersebut benar-benar telah tersedia dan siap disalurkan kepada warga.
Mariono juga menyampaikan bahwa aktivitas lapangan untuk sementara ditunda sambil menunggu koordinasi dengan Gubernur Maluku Utara dan pihak LBH Kepton.
Kepastian Bantuan Masih Dipertanyakan
Penghentian sementara pendataan ini sekaligus membuka sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.
Mulai dari keabsahan dokumen dan legalitas tim pelaksana, dasar permintaan biaya Rp150 ribu, pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah dikumpulkan, hingga kepastian sumber anggaran dan mekanisme penyaluran bantuan yang disebut-sebut mencapai Rp5 juta per warga.
Terlebih, pengakuan koordinator pendata bahwa ketersediaan anggaran dan waktu pencairan belum dapat dipastikan menjadi hal penting yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pihak terkait untuk memastikan duduk perkara program tersebut.
Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi korban kesalahpahaman, apalagi sampai mengeluarkan uang untuk program bantuan yang kepastian realisasinya belum jelas.
Prinsipnya, persoalan bantuan bagi warga eks pengungsi konflik 1999 tidak boleh menjadi ruang bagi munculnya harapan yang tidak pasti. Legalitas, transparansi, dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas.
Red, BanoaTV





Tinggalkan Balasan