LABUHA, BanoaTV – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memberikan apresiasi kepada Polres Halmahera Selatan atas pendekatan yang dinilai mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi polemik aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang belakangan menjadi perhatian publik.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD KNPI Halmahera Selatan, Sefnat Tagaku, menyusul masifnya perdebatan mengenai aktivitas PETI yang melibatkan masyarakat di sejumlah wilayah.
Menurut Sefnat, maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan gambaran nyata dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, ia menilai langkah Polres Halmahera Selatan yang mengedepankan pendekatan humanis patut diapresiasi.
“Maraknya aktivitas pertambangan ilegal adalah gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat hari ini. Kami mengapresiasi Polres Halmahera Selatan yang tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menghadapi polemik PETI,” ujar Sefnat, Selasa (29/7/2026).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan, terutama terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan penghidupannya dari aktivitas tersebut.
“Jika penegakan hukum dilakukan secara tajam kepada rakyat kecil, maka akan banyak masyarakat yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. Padahal, mereka bergantung pada aktivitas itu untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anak mereka,” katanya.
Sefnat juga menilai masyarakat yang terlibat dalam aktivitas PETI pada umumnya bukanlah pihak yang mengejar keuntungan besar, melainkan hanya berupaya memenuhi kebutuhan hidup.
“Masyarakat kita mencari nafkah di atas tanah mereka sendiri, bukan untuk menjadi kaya, tetapi sekadar bertahan hidup. Karena itu saya mengajak semua pihak agar mengedepankan rasa kemanusiaan di tengah tuntutan penegakan hukum. Yang terlibat dalam PETI ini adalah rakyat kecil, bukan investor besar,” tegasnya.
Selain mengapresiasi sikap Polres Halmahera Selatan, DPD KNPI Halsel juga mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan tersebut.
Menurut Sefnat, pemerintah daerah perlu membuka ruang kebijakan yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan ekonomi masyarakat melalui skema pertambangan rakyat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemda harus berpikir solutif dengan mengupayakan legalisasi pertambangan rakyat di Halmahera Selatan agar dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.
Red, BanoaTV
Tinggalkan Balasan